Hukum Operasi Mengembalikan Keperawanan (selaput dara)

Permasalahan ini adalah permasalahan fiqh kontemporer, di mana ada beberapa pendapat mengenai permasalahan ini. Secara ringkas pendapat tersebut sebagai berikut:

Pendapat Pertama:

HARAM bagi mereka yang kehilangan keperawanan karena maksiat seperti berzina atau sudah pernah berhubungan badan dengan pernikahan yang sah.

Hampir semua fatwa ulama jika kasusnya seperti ini, salah satunya adalah syaikh Salman bin Fahd Al-‘Audah. Beliau ditanya,

ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ -ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑﺘﻬﺎ- ﺇﺟﺮﺍﺀ‎ ‎ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻏﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ‎ ‎ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻠﺘﺰﻡ؟

Apakah boleh bagi wanita (pemudi) –setelah bertaubat- melakukan operasi mengembalikan keperawanan untuk menikah dengan seorang laki-laki muslim yang taat?

Beliau menjawab,

ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻔﺘﺎﺓ -ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪﺕ ﺑﻜﺎﺭﺗﻬﺎ‎ ‎ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ- ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ‎ ‎ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﺗﻖ ﻟﻠﺒﻜﺎﺭﺓ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﺸّﺎً‏‎ ‎ﻟﻠﺰﻭﺝ، ﻭﻛﺸﻔﺎً ﻟﻠﻌﻮﺭﺓ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ، ﻭﻷﻥّ‏‎ ‎ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺀﻩ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‎ ‎ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ

Tidak boleh bagi wanita (pemudi) –yang telah kehilangan keperawanannya karena maksiat yang ia lakukan- melakukan operasi mengembalikan keperawanan karena hal ini termasuk penipuan terhadap suaminya dan membuka aurat tanpa kebutuhan (darurat). Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka akan menyebabkan perbuatan ini menyebar (dilakukan banyak orang) dan membuat hilangnya kepercayaan. [1]

Pendapat Kedua:

BOLEH jika pecahnya selaput dara disebabkan bukan hal maksiat atau pernikahan yang sah, seperti terjatuh atau kecelakaan untuk menghindari kecurigaan suaminya kelak yang berujung bisa retaknya hubungan rumah tangga. Sebagaimana fatwa berikut,

ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﻗﻴﻊ ﻏﺸﺎﺀ‎ ‎ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ‎ ‎ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ‎ ‎ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ: 5047.‏‎ ‎ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ‎ ‎ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺠﻮﺍﺯ‎ ‎ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‎ ‎ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﻟﺖ ﺑﻜﺎﺭﺗﻬﺎ ﺑﻮﺛﺒﺔ‎ ‎ﺃﻭ ﻇﻔﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻬﺎ ﺃﻥ‎ ‎ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺎﻷﺫﻯ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺃﻭ‎ ‎ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ‎ ‎ﺭﻗﻢ: 49021

Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa operasi menutup selaput dara tidak boleh karena akan menimbulkan kerusakan-kerusakan dalam syariat sebagaimana yang kami sebutkan pada fatwa no. 5047. Inilah hukum asalnya (yaitu haram), akan tetapi terkadang ada beberapa keadaan yang menuntut pendapat bolehnya operasi ini untuk mencegah bahaya (masalah yang timbul) seperti keadaan seorang gadis yang kehilangan keperawanannya akibat loncatan (yang keras) atau kuku (robek karena kuku) atau yang lainnya. Menurut dugaan kuatnya ia akan mendapatkan bahaya (masalah) besar misalnya gangguan yang besar atau pembunuhan, telah kami jelaskan rinciannya dalam fatwa no. 49021. [2]

Pendapat Ketiga:

HARAM secara MUTLAK. Dengan menimbang berbagai mafsadah dan mashlahat di saat ini dan di zaman ini. Dan inilah pendapat yang terkuat, sebagaimana kaidah fiqhiyah.

ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

“Menolak mafsadat didahulukan daripada mendatangkan mashlahat.”

Maka menolak mafsadah lebih didahulukan, di zaman ini di mana pergaulan bebas sudah merasuki bahkan sampai ke pedesaan akibat majunya teknologi internet dan komunikasi. Maka jika dibiarkan ada praktek terbuka operasi mengembalikan keperawanan, maka bisa saja setiap orang akan mengaku bahwa ia kehilangan keperawanan karena bukan sebab maksiat. Kemudian bisa terjadi krisis kepercayaan para suami terhadap istri mereka.

Berikut penjelasan secara merinci pendapat ini, sekaligus jawaban-jawaban terhadap fatwa yang membolehkan. Syaikh Muhammad Al-Mukhtar As- Syinqiti berkata,

ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ :‏‎ ‎ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ‎ ‎ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﺗﻖ ﻏﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻣﻄﻠﻘﺎً‏‎ ‎ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺃﻭﻻً : ﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ‎ ‎ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻬﻢ .‏‎ ‎ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ‎ ‎ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‏‎ ‎ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ :‏‎ ‎ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺘﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﺕ‎ ‎ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺘﻪ ، ﻭﺭﺗﻖ‎ ‎ﻏﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ، ﺑﻞ‎ ‎ﺍﻷﺻﻞ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ،‏‎ ‎ﻭﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .‏‎ ‎ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :‏‎ ‎ﺃﻥ ﻗﻔﻞ ﺑﺎﺏ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻈﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‎ ‎ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ، ﻓﺈﻥ‎ ‎ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺇﻻ ﻋﻮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ‎ ‎ﻏﻴﺮﻩ .‏‎ ‎ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :‏‎ ‎ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺰﻭﻝ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ‎ ‎ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺗﻖ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ‎ ‎ﺫﻟﻚ ، ﻭﻟﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻪ ، ﺛﻢ‎ ‎ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺰﻭﻳﺞ‎ ‎ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺰﻭﺍﻝ‎ ‎ﺑﻜﺎﺭﺗﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﻐﻲ ﺇﺧﺒﺎﺭﻩ ، ﻭﺍﻃﻼﻋﻪ ،‏‎ ‎ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ‎ ‎ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻮ ﺃﺣﺠﻢ .‏‎ ‎ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :‏‎ ‎ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ‎ ‎ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ،‏‎ ‎ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎﺣﺸﺔ‎ ‎ﺍﻟﺰﻧﺎ ، ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ‎ ‎ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .

Tarjih (pendapat terkuat): Dan yang rajih –wal ‘ilmu ‘indallah- adalah pendapat tidak dibolehkan operasi mengembalikan keperawanan secara mutlak dengan alasan sebagai berikut:

Pertama: Benarnya apa yang disebutkan oleh ulama yang berpendapat tidak bolehnya dalam pendalilan.

Kedua: adapun pendalilan pendapat kedua (boleh pada keadaan khusus) maka dijawab (dibantah) sebagai berikut:

Jawaban dalil pertama:

Menutup aib yang dituntut adalah apa yang didukung oleh nash-nash syariat dengan i’tibar dan wasilah dan operasi mengembalikan keperawanan tidak mewujudkan hal tersebut.

Jawaban dalil kedua:

Menutup prasangka buruk (suami) bisa dilakukan dengan jalan memberitahukan sebelum menikah (misalnya selaput dara pecah ketika kecelakaan, pent). Jika ia ridha maka ia akan menikahi wanita tersebut jika tidak maka Allah akan menggantikannya dengan yang lain.

Jawaban dalil ketiga:

Mafsadah yang disebutkan tidaklah hilang secara total dengan operasi tersebut karena kemungkinan bisa diketahui (misalnya pernah berzina, pent) walaupun dengan cara diberi tahu dari yang lain. Kemudian mafsadah juga bisa terjadi dengan menikahkan wanita tanpa memberitahukan kepada suaminya bahwa keperawanannya telah hilang, yang selayaknya diberitahu dan suaminya tahu (misalnya keperawanan hilang saat jatuh). Jika ia lakukan, maka hilanglah mafsadah tersebut.

Jawaban dalil keempat:

Sebagaimana menyembunyikan (fakta tidak perawan) memiliki mashlahat, maka ia juga menimbulkan mafsadat, di antaranya memudahkan jalan timbulnya perbuatan keji zina dan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan mashlahat.

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :‏‎ ‎ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻐﺶ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ‎ ‎ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ‎ ‎ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ، ﻓﻠﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻏﺶ ﺍﻟﺰﻭﺝ‎ ‎ﻣﻨﺘﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻔﺰ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻤﺎ‎ ‎ﻳﻮﺟﺐ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ ﻃﺒﻴﻌﺔ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ‎ ‎ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻏﺸﻪ ﻣﻨﺘﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺯﻭﺍﻟﻬﺎ‎ ‎ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ .‏‎ ‎ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺃﻥ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ‎ ‎ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍً‏‎ ‎ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﺮﻣﺔ‎ ‎ﺍﻟﻔﺮﻭﺝ ، ﻭﺍﻹﺑﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻻ ﺷﻚ‎ ‎ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺭﺗﻖ ﻏﺸﺎﺀ‎ ‎ﺍﻟﺒﻜﺎﺭﺓ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺣﺮﻣﺔ ﻛﺸﻒ‎ ‎ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻭﻟﻤﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﻋﺬﺍﺭ‎ ‎ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻴﺴﺖ‎ ‎ﺑﻘﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‎ ‎ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺗﻖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ ،‏‎ ‎ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﻓﻌﻞ‎ ‎ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺮﺗﻖ .‏‎ ‎ﺧﺎﻣﺴﺎً : ﺃﻥ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ‎ ‎ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ‎ ‎ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻫﻮ‎ ‎ﺃﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ، ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺰﻭﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‎ ‎ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﺮﺗﻖ .‏‎ ‎ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻭﻻ‎ ‎ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺔ ،‏‎ ‎ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ .‏‎ ‎ﺃﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‎ ‎ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ /ﺩ.ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ‎ ‎ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ﺹ 403

Jawaban dalil kelima:

Kita tidak bisa selamat dari tidak menipu karena keperawanan buatan ini, karena bukan keperawanan yang asli. Seandainya kita selamat dari penipuan suami pada keadaan hilangnya keperawanan dengan alami karena loncatan (kemudian jatuh) akan tetapi kita tidak selamat dari penipuan jika hilangnya karena pemerkosaan (sexual abuse).

Ketiga: Menutup jalan-jalan kerusakan sebagaimana pendapat pertama (haram secara mutlak) adalah perkara yang sangat penting, khususnya jika dikembalikan dalam masalah pelanggaran kehormatan kemaluan dan mafsadah yang ditimbulkan pada pendapat yang membolehkan.

Keempat: Hukum asalnya adalah haram membuka aurat, menyentuh dan melihatnya dan alasan-alasan (udzur-udzur) yang disampaikan oleh pendapat yang membolehkan tidaklah kuat untuk sampai pada derajat dibolehkannya operasi ini. Maka wajib “tetapnya hukum haram” pada operasi mengembalikan keperawanan ini.

Kelima: Mafsadah tuduhan (berzina jika suami tahu selaput daranya telah robek, pent), maka tuduhan ini bisa di hilangkan dengan persaksian kedokteran setelah kejadian (misalnya jatuh) dan terlepasnya tuduhan dari seorang wanita dengan cara ini adalah cara yang paling ideal serta tidak membutuhkan cara operasi.

Dengan alasan ini seluruhnya maka tidak boleh bagi seorang dokter maupun wanita melakukan operasi semacam ini. Wallahu a’lam. (lihat kitab Ahkamul Jarahati Thibbiyah Wal Aatsarul Mutarabbatu ‘Alaiha oleh syaikh Muhammad Al-Mukhtar As-Syinqiti) [3]

Fatwa Bisa Berubah Sesuai Zaman dan Keadaan

Untuk di zaman kita sekarang dan fatwa secara umum maka sebagaimana pendapat terkuat adalah haram secara mutlak. Akan tetapi untuk kasus tertentu, keadaan tertentu, tempat serta individu tertentu maka fatwa bisa menjadi boleh dengan beberapa syarat yang telah di sampaikan. Tentunya setelah berdiskusi dan bermusyawarah dengan ahli ilmu yang mumpuni.

Oleh karena itu kita dapati beberapa fatwa ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid setelah merajihkan pendapat haram secara mutlak, beliau berkata,

ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ‎ ‎ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮّﺗﻖ ﻟﻠﻤﻐﺘﺼﺒﺔ‎ ‎ﻭﺍﻟﺘﺎﺋﺒﺔ ﻭﺃﻣّﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺋﺒﺔ ﻓﻼ ﻷﻥّ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‎ ‎ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﺎ ،‏‎ ‎ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻭﻃﺆﻫﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ‎ ‎ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ‎ ‎ﺍﻟﻐﺶّ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻨّﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ‎ ‎ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻜﺮﺍ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ،‏‎ ‎ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ

Sebagian ulama di masa sekarang telah memberikan fatwa bolehnya melakukan operasi mengembalikan keperawanan bagi wanita yang diperkosa atau wanita yang telah bertaubat. Adapun wanita yang belum bertaubat maka tidak boleh karena hal tersebut adalah menolong mereka untuk terus-menerus dalam kemaksiatan.

Demikian juga bagi wanita yang telah melakukan hubungan badan dengan pernikahan yang sah maka tidak boleh melakukan operasi ini karena bisa menolong mereka dalam menipu dan mengelabui di mana suami setelahnya akan mengira di adalah wanita perawan padahal tidak demikian. Wallahu ‘alam. [4]

Inilah yang dimaksud dengan kaidah fiqhiyah,

ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ

“Fatwa (hukum) berubah dengan perubahan zaman, tempat, kebiasaan dan keadaan.”

Penyusun: dr. Raehanul Bahraen

Catatan kaki:
[1] Sumber:

[2] Sumber: http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=179743

[3] Sumber: http://islamqa.info/ar/ref/844

[4] idem

Sumber: http://muslimafiyah.com/hukum-operasi-mengembalikan-keperawanan-selaput-dara.html

About Fadhl Ihsan

Silakan temukan saya di http://facebook.com/fadhl.ihsan

Posted on 15/12/2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: